Ada kabar baik bagi wajib pajak yang menunggak sanksi administrasi: sanksinya bisa dikurangi, bahkan dihapus. Tapi ada satu syarat penting yang sering disalahpahami — fasilitas ini tidak berlaku otomatis, dan wajib pajak harus mengajukan sendiri.

Hal itu ditegaskan pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemberitaan CNBC Indonesia pada Rabu, 28 Oktober 2026. DJP berencana proaktif menghubungi wajib pajak untuk menjelaskan fasilitas ini, namun keputusan keringanan tetap lahir dari permohonan yang diajukan.

Dasar hukumnya adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-239/PJ/2026 yang terbit 8 Oktober 2026, merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026. Aturan itu memberi wewenang kepada Dirjen Pajak untuk membuat pengaturan khusus soal pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, termasuk denda PBB tertentu, bagi dokumen pajak yang memenuhi syarat.

Yang Dihapus Hanya Sanksinya

Penting untuk dipahami, program ini bukan tax amnesty. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan kepada detikcom pada Selasa, 27 Oktober 2026, bahwa pokok pajak tidak hilang.

"Program pengurangan sanksi administrasi bukan tax amnesty," kata Inge. Artinya, pajak yang seharusnya dibayar tetap harus dibayar. Yang diringankan hanyalah sanksi administrasinya, dan hanya bagi yang memenuhi persyaratan serta memperoleh keputusan Dirjen Pajak.

Langkah yang Didorong DJP

Program ini mengajak wajib pajak untuk beres-beres: menyampaikan SPT yang telat, membetulkan SPT secara sukarela, atau melunasi pokok pajak dan utang pajak yang sudah ditetapkan. Seberapa besar keringanannya tergantung pada momennya, misalnya kapan SPT disampaikan, kapan surat diterbitkan, dan kapan pokok dibayar. Sebagai contoh, untuk SPT Tahunan PPh yang terlambat sampai tahun pajak 2025, sanksinya dihapus 100 persen bila SPT disampaikan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026, 50 persen pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, dan 25 persen pada 1 April hingga 30 Juni 2027.