Penghapusan Sanksi Pajak DJP: 11.377 Permohonan, Setoran Rp595,1 M
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 11.377 wajib pajak telah mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak melalui program penghapusan sanksi (PSA) hingga Kamis (12/11).
Data DJP per 12 November 2026 menunjukkan permohonan tersebut mencakup 40.644 kohir dengan total setoran mencapai Rp595,1 miliar.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa permohonan PSA berasal dari wajib pajak yang mengajukan sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Menurut Inge, wajib pajak yang mengajukan permohonan sebelum PMK 71/2026 berlaku tetap dapat memperoleh perlakuan sesuai ketentuan baru tersebut.
Namun, terdapat sejumlah persyaratan tambahan yang perlu dipenuhi.
"Walaupun dia sudah menyampaikan permohonannya sebelum berlaku PMK 71, dia akan diperlakukan sama seperti PMK 71.
Namun, ada beberapa syarat tambahan yang nanti akan diminta oleh teman-teman di Kanwil, oleh penelaah keberatan, atau bisa juga dibantu oleh account representative," ujar Inge dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Inge juga menjelaskan bahwa wajib pajak yang tidak memiliki pokok pajak dalam surat tagihan pajak (STP) cukup membayar sekitar 10 persen dari sanksi yang ditetapkan untuk mendapatkan pembebasan sanksi sebesar 90 persen.
"Kalau memang dia tidak ada pokoknya, berarti dia hanya membayar sekitar 10 persen dari sanksi yang sudah ditetapkan.
Sehingga mereka akan mendapatkan pembebasan sanksi nanti sebesar 90 persennya," jelas Inge.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan jumlah permohonan tersebut masih dinamis.
Pasalnya, kesempatan mengajukan pengurangan sanksi hingga 100 persen masih dibuka sampai 31 Desember 2026, sepanjang wajib pajak memenuhi persyaratan.
"Ini angka yang sangat dinamis, ini angka tarikan tadi pagi.
Tentu nanti seiring dengan berjalannya waktu sampai 31 Desember 2026, kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk bisa mendapatkan pengurangan sampai dengan 100 persen apabila memenuhi persyaratan," pungkas Bimo.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






