Untuk mengoptimalkan serapan, ia menilai fokus belanja pada pos non-fisik dan Transfer ke Daerah yang sudah matang bisa menjadi langkah konkret.

Proyek infrastruktur fisik bersifat jangka panjang dan berisiko tinggi jika dipaksakan rampung dalam dua bulan karena rawan mangkrak atau turun kualitasnya.

Alokasi besar sebaiknya diarahkan pada percepatan penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial.

Penyaluran subsidi, bantuan langsung, atau program jaring pengaman sosial dinilai lebih cepat diserap dan langsung berdampak pada daya beli masyarakat kelas bawah di akhir tahun.

Pemerintah pusat dapat mempercepat transfer Dana Alokasi Khusus fisik maupun non-fisik bagi daerah yang dokumen persyaratannya telah siap, disertai pendampingan administratif agar dana tidak macet di kas daerah.

Pemerintah juga disarankan mengoptimalkan kontrak yang sudah berjalan dan menghindari memulai proyek baru di ujung tahun yang mustahil diselesaikan.

Prioritas perlu diarahkan pada penyelesaian serta pembayaran termin akhir proyek tahun jamak yang progres fisiknya sudah mendekati 90 persen hingga 99 persen karena menuntaskan tahap finishing lebih aman secara hukum maupun teknis.

Untuk mendukung kelancaran, Rahma mendorong penguatan pengawasan melalui tim satuan tugas atau desk asistensi khusus dari Kementerian Keuangan, LKPP, dan BPKP guna mendampingi K/L yang pagu anggarannya masih besar namun serapannya lambat.

Pendampingan bertujuan mempercepat proses administrasi pencairan tanpa melanggar rambu-rambu hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga birokrasi tidak takut mengeksekusi anggaran.

Upaya tersebut perlu dibarengi pemanfaatan sistem pembayaran digital pemerintah seperti digital payment marketplace pengadaan untuk mempercepat transaksi belanja operasional rutin K/L serta memangkas birokrasi berlapis di tingkat satuan kerja.