Kesepakatan Tiga Perusahaan Buka Jalan Penetapan Hutan Adat Punan Batu
Tiga perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan di Kalimantan Utara menyepakati pengalokasian sebagian area kerjanya untuk ditetapkan sebagai hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Batu Benau-Sajau.
Kesepakatan yang ditandatangani di Jakarta pada 27 Juli 2026 ini menjadi langkah penting dalam penyelesaian tumpang tindih kawasan yang selama ini menghambat penetapan hutan adat.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Inhutani I Unit Sambarata, PT ITCI Kayan Hutani, dan PT Rizki Kacida Reana.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, mengatakan kesepakatan ini sejalan dengan komitmen pemerintah mempercepat penetapan hutan adat sebagai bagian dari target nasional seluas 1,4 juta hektare.
"Penyelesaian tumpang tindih kawasan dapat dilakukan melalui dialog dan itikad baik para pihak," ujar Catur.
Ruang Hidup yang Terancam
MHA Punan Batu Benau-Sajau merupakan satu-satunya komunitas di Pulau Kalimantan yang masih aktif menjalankan pola hidup berburu dan meramu.
Sebagian besar anggota komunitas yang kini hanya berjumlah 111 jiwa atau 35 kepala keluarga masih hidup secara nomaden.
Mereka berpindah mengikuti ketersediaan sumber pangan di hutan, tinggal di pondok sederhana, tenda terpal, gua, maupun liang alam di sekitar Sungai Sajau dan Gunung Benau.
Berdasarkan SK Bupati Bulungan Nomor 188.45/319 Tahun 2023, wilayah indikatif adat mereka mencakup sekitar 18.430 hektare.
Namun sebagian kawasan yang diusulkan sebagai hutan adat masih tumpang tindih dengan sejumlah area berizin.
Penetapan status hutan adat dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas wilayah yang selama ini mereka kelola.
Kepastian tersebut dapat melindungi komunitas sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan yang menjadi tempat mereka bergantung.
Menurut Catur, tata kelola kawasan akan dibangun dengan prinsip mutual recognition dan co-management.
Dengan pendekatan itu, masyarakat adat, pemerintah, dan pemegang izin dapat menjalankan perannya secara setara tanpa mengesampingkan kepentingan masing-masing.
Model ini diharapkan tidak hanya melindungi keberlangsungan hidup MHA Punan Batu Benau-Sajau, tetapi juga menjadi contoh penyelesaian tumpang tindih kawasan melalui dialog dan kolaborasi.
Update Terbaru
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB






