Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan rencana penunjukan lembaga khusus untuk mengelola dana cadangan pesangon bagi para pekerja.

Perusahaan diberikan kesempatan hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon agar dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.

Ketentuan dan Mekanisme Pengelolaan Dana Pesangon

Aturan tersebut tertuang secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pemberi kerja diwajibkan menghitung potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan dengan status PKWTT.

Dana yang terkumpul nantinya harus disetorkan langsung ke lembaga pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak mendasar buruh saat terjadi PHK.

Namun, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon ini dikecualikan secara khusus bagi pelaku usaha mikro serta usaha kecil.

Sumber, Pengelolaan, dan Sanksi Pelanggaran

Berdasarkan Pasal 254 beleid tersebut, dana cadangan pesangon bersumber dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca keuangan perusahaan setiap tahun.

Dana tersebut wajib ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan dicatat secara terpisah sebagai aset dari pekerja yang bersangkutan.

Pengelolaannya harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, keamanan, serta kemanfaatan bagi pekerja.

Jika pekerja mengalami PHK, dana akan dibayarkan langsung oleh lembaga pemerintah kepada pekerja berdasarkan permohonan dari pihak pengusaha.

Apabila nilai dana cadangan lebih kecil dari hak pesangon, pengusaha wajib membayarkan kekurangannya secara langsung kepada pekerja.

Sebaliknya, jika terdapat sisa dana setelah hak pekerja lunas, sisa tersebut akan dikembalikan kepada pengusaha sebagai aset perusahaan.

Bagi perusahaan yang mangkir atau tidak mematuhi kewajiban penyediaan dana ini, pemerintah telah menyiapkan sanksi administratif secara bertahap.

Sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.