Kementerian Ketenagakerjaan membeberkan rencana pemerintah menunjuk lembaga khusus untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon.

Perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana tersebut ke lembaga pemerintah.

Ketentuan dan Mekanisme Pengelolaan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur kewajiban ini secara rinci.

Pasal 253 mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Sumber dana berasal dari aset perusahaan yang dicadangkan dalam neraca keuangan setiap tahun.

Dana tersebut harus ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan dicatat sebagai aset pekerja.

Sanksi dan Pencairan Dana

Lembaga pemerintah membayarkan dana langsung kepada pekerja berdasarkan permohonan pengusaha saat terjadi PHK.

Pengusaha wajib menanggung kekurangan jika nilai dana cadangan lebih kecil dari hak pesangon.

Pemerintah menyiapkan sanksi administratif bertahap bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

Pengembalian Dana dan Ketentuan Peralihan

Pengelolaan dana cadangan pesangon juga mengatur skema khusus saat hubungan kerja berakhir bukan karena pemutusan hubungan kerja, seperti ketika pekerja mengundurkan diri.

Pasal 258 ayat (1) beleid tersebut mewajibkan lembaga pemerintah untuk mengembalikan seluruh dana cadangan pesangon kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja.

Namun, aturan melarang pengusaha menarik kembali dana yang telah dicadangkan selama hubungan kerja masih terus berlangsung di perusahaan.

Ketentuan peralihan dalam Pasal 321 menegaskan bahwa kewajiban penyediaan dan pemupukan dana ini berlaku paling lambat satu tahun terhitung sejak undang-undang diundangkan.

Pemerintah berharap penunjukan lembaga pengelola ini dapat memastikan seluruh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja bisa mendapatkan hak dasar mereka secara pasti dan transparan.