Pasal 253 ayat (1) UU tersebut menyebutkan pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ayat (2) menjelaskan penyediaan dana bertujuan menjamin hak pekerja akibat PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan pekerja belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Ayat (3) mengatur dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah, sedangkan ayat (4) memberikan pengecualian bagi pengusaha usaha mikro dan kecil.

Ayat (5) menegaskan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (6) mengatur sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Ayat (7) menyatakan tata cara pengenaan sanksi administratif juga akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.