Batas pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 tinggal menghitung hari. Pemerintah menargetkan penetapan UMP 2027 paling lambat pada 21 November 2026, sementara serikat buruh mengusulkan kenaikan hingga 9,5 persen. Sampai hari ini, belum ada satu pun provinsi yang mengumumkan angka resminya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 16 November 2026. Pemerintah telah menggelar koordinasi teknis dengan kepala dinas ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan Daerah pada 13 November 2026, dan pada hari ini Kemnaker menerbitkan surat edaran kepada para gubernur sebagai pedoman penetapan upah minimum 2027.

Aturan pengupahan menetapkan batas pengumuman UMP pada 21 November dan UMK pada 25 November. Karena 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu, pengumuman UMP 2027 secara efektif jatuh pada Jumat, 20 November 2026. Setelah UMP ditetapkan, pemerintah daerah memiliki waktu lima hari untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Dasar perhitungannya tetap Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Upah minimum baru dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 0,9. Kewajiban gubernur menetapkan UMP dan UMSP juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Simulasi Kenaikan di Sejumlah Daerah

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan upah minimum dengan rata-rata nasional sebesar 7,7 persen, berada pada kisaran 7,5 hingga 9,5 persen. Presiden KSPI Said Iqbal memakai inflasi 3,20 persen, pertumbuhan ekonomi 5,43 persen, dan indeks 0,9 sebagai dasar hitungan. Kenaikan tertinggi sebesar 9,5 persen diusulkan untuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, sedangkan daerah dengan pertumbuhan ekonomi lebih rendah diusulkan memperoleh kenaikan sekitar 7,7 persen.