Apabila usulan kenaikan 9,5 persen diterapkan, UMP DKI Jakarta diperkirakan meningkat dari Rp5.729.876 menjadi sekitar Rp6,27 juta. Angka itu hanya simulasi berdasarkan usulan buruh dan bukan pengumuman resmi. Di Sulawesi Selatan, buruh mengusulkan kenaikan 7,5 hingga 10 persen, yang berpotensi membawa UMP Sulsel dari Rp3.921.088 pada 2026 menjadi Rp4.215.170 hingga Rp4.313.197.

Kesenjangan paling mencolok terlihat di Jawa Barat. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Barat pada 2027 mencapai Rp4.122.871 atau sekitar Rp4,12 juta, sementara UMP Jawa Barat saat ini masih berada di kisaran Rp2 juta. Serikat Pekerja Nasional Jawa Barat mendorong agar kenaikan UMP 2027 mendekati besaran KHL tersebut, dengan kenaikan lebih signifikan di wilayah selatan seperti Banjar, Tasik, Pangandaran, Ciamis, Garut, Majalengka, dan Cirebon dibandingkan wilayah barat seperti Bekasi dan Karawang yang sudah lebih besar.

Yassierli belum menyebut persentase kenaikan dari pemerintah. Angka 7,5 hingga 9,5 persen yang sering disebut-sebut tetap berstatus usulan dari KSPI dan Partai Buruh, bukan keputusan pemerintah. Angka final hanya sah setelah ada keputusan gubernur, dan upah minimum yang ditetapkan akan berlaku mulai 1 Januari 2027.