Rencana pencairan Bantuan Subsidi Upah 2026 bagi para pekerja masih tertunda.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa penyaluran dana tersebut masih melalui tahapan peninjauan.

Proses administrasi saat ini sedang berlangsung di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemerintah meminta masyarakat untuk bersabar menunggu kelanjutan dari program bantuan ini.

Imbauan Waspadai Informasi Palsu

Menaker Yassierli mengingatkan publik agar tidak mudah percaya pada kabar pencairan di luar saluran resmi.

Peringatan tersebut diberikan guna mengantisipasi potensi penipuan yang mengatasnamakan pemerintah.

Calon penerima diimbau memeriksa perkembangan informasi melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

Informasi valid mengenai penyaluran bantuan hanya bersumber dari kementerian terkait.

Program BSU kembali disiapkan oleh pemerintah untuk kuartal IV tahun 2026.

Bantuan ini dijadwalkan diberikan kepada para pekerja untuk periode bulan Oktober hingga Desember.

Setiap penerima yang memenuhi persyaratan akan memperoleh nilai total Rp900 ribu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan rencana tersebut.

Pengumuman itu disampaikan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Skema pembayaran direncanakan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan.

Pembayaran dilakukan sekaligus sehingga total dana yang diterima mencapai Rp900 ribu.

Pemerintah menargetkan program tersebut mampu menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.

Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan BSU kuartal IV 2026 diperkirakan mencapai hampir Rp12 triliun.

Penyaluran bantuan diharapkan dapat dilakukan langsung melalui rekening bank milik masing-masing penerima.

Skema tersebut sejalan dengan arahan Presiden mengenai penyediaan rekening gratis bagi masyarakat.

Persyaratan penerima BSU 2026 telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.

Calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan.

Pekerja juga wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Dari sisi penghasilan, buruh harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Terdapat penyesuaian batas upah bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten atau Kota yang lebih tinggi.