Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau para kepala daerah, khususnya gubernur, untuk mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027.

Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah demi menghasilkan kebijakan yang dapat diterima berbagai pihak.

Arahan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta pada Senin (16/11).

Pemerintah pusat sebelumnya telah merilis pedoman nasional sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan besaran upah.

Pemprov didorong menindaklanjuti pedoman tersebut dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi riil di wilayah masing-masing.

Tito meminta kepala daerah melibatkan serikat pekerja, buruh, dan kalangan pengusaha dalam forum tripartit.

Melalui ruang dialog itu, formula pengupahan diharapkan mampu melindungi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Ia menyebutkan bahwa tujuan akhirnya adalah menemukan formula yang memuaskan sebagian besar pihak terkait.

Kementerian Dalam Negeri juga berencana menerbitkan surat edaran sebagai petunjuk teknis pengawasan di daerah.

Seluruh rangkaian pembahasan dan penetapan di tingkat daerah ditargetkan rampung pada bulan Desember mendatang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi dijadwalkan paling lambat 21 November 2026.

Sementara itu, batas waktu untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dipatok paling lambat pada 25 November 2026.