Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial.

Langkah strategis tersebut dinilai sangat penting agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran.

Imbauan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi upah minimum serta perlindungan sosial.

Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja di Jakarta.

Digitalisasi perlindungan sosial merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan bisa mengakses layanan publik secara digital tanpa harus mendatangi kantor pemerintahan.

Uji coba pertama dari sistem tersebut difokuskan pada verifikasi serta validasi bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Penyaluran bantuan selama ini masih menyisakan persoalan karena sebagian warga mampu justru menerimanya.

Kementerian Sosial mengembangkan sistem digitalisasi perlindungan sosial yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai basis data milik kementerian dan lembaga terkait.

Integrasi tersebut turut mencakup data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses identifikasi kondisi sosial ekonomi warga nantinya didukung oleh teknologi biometrik.

Sekitar 98 persen data penduduk Indonesia tercatat di server Kementerian Dalam Negeri. Layanan digital itu nantinya langsung merespons apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak.

Percepatan digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya ditujukan untuk mendukung kepentingan pemerintah pusat saja. Program ini juga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan.