Jumat / 17-07-2026, 17:35 WIB
Guru Besar UGM Agus Pramusinto menilai pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas kesulitan pemda membayar gaji PPPK. Ia mengusulkan pemotongan tunjangan pejabat eselon I dan II serta honor komisaris BUMN.
Rabu / 15-07-2026, 18:35 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan agenda kesehatan ke dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah untuk mewujudkan Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045.
Sabtu / 11-07-2026, 21:35 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya pemerintah daerah memperkuat Tim Penggerak PKK sebagai mitra strategis dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Rabu / 08-07-2026, 06:28 WIB
KPK mendorong penerapan aplikasi SIPASTI Kementerian PU di tingkat pemda untuk mencegah korupsi pengadaan proyek konstruksi. Integrasi dengan SPD ditargetkan diluncurkan Agustus 2026.
Senin / 06-07-2026, 23:14 WIB
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah menjaga tren penurunan Indeks Perkembangan Harga dengan memperkuat pengendalian harga pangan, terutama beras dan minyak goreng.
Senin / 06-07-2026, 22:07 WIB
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemda lebih cermat mengusulkan calon penerima bantuan rehabilitasi rumah agar tepat sasaran. Dari 1,7 juta usulan, hanya 90 ribu yang layak.
Jumat / 03-07-2026, 10:46 WIB
Dewan Pengurus APEKSI meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan berdampak ekonomi. Selama ini pemda tidak tahu lokasi SPPG.
Kamis / 25-06-2026, 08:00 WIB
Pemerintah berencana melonggarkan batas belanja pegawai pemda maksimal 30 persen dari APBD. Langkah ini dinilai sebagai solusi sementara untuk membiayai PPPK, namun berpotensi mengorbankan belanja infrastruktur dan layanan publik.
Rabu / 24-06-2026, 12:34 WIB
Kemenkeu berencana melonggarkan batas belanja pegawai pemda yang maksimal 30 persen dari APBD. Relaksasi ini untuk membantu daerah yang kesulitan membayar gaji PPPK.
Jumat / 12-06-2026, 14:40 WIB
Ekonom Piter mendorong pemerintah daerah membangun transportasi publik yang memadai untuk menekan biaya perjalanan harian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rabu / 10-06-2026, 16:12 WIB
Kementerian Keuangan dan Kemendagri berkoordinasi mencari solusi bagi 39 pemerintah daerah yang gagal bayar gaji PPPK akibat belanja pegawai melebihi 50% APBD.
Senin / 08-06-2026, 16:19 WIB
Komisi II DPR mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera menerbitkan regulasi pelonggaran batas maksimal belanja pegawai pemerintah daerah sebesar 30 persen dari APBD.
