Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah segera mempercepat proses registrasi Perlindungan Sosial Digital.

Kebijakan tersebut dicanangkan guna memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menjadi jauh lebih akurat.

Permintaan tersebut disampaikan secara langsung dalam agenda Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital.

Kegiatan ini berlangsung secara hibrida dari kantor pusat kementerian di Jakarta bersama para kepala daerah se-Indonesia.

Digitalisasi Pemerintahan untuk Bantuan Sosial

Langkah integrasi data ini mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara. Presiden menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi melalui pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bidang sosial dipilih menjadi sektor percobaan awal dalam penerapan sistem digital terpusat tersebut. Melalui pemanfaatan data kependudukan, pemerintah dapat melakukan pencocokan identitas warga secara lebih transparan.

Sistem yang dikembangkan bersama dewan ekonomi serta kementerian terkait akan mendeteksi kepemilikan aset warga.

Kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor atau bidang tanah yang luas bakal terdeteksi untuk menilai kelayakan penerima.

Capaian Registrasi dan Peran Satgas Daerah

Berdasarkan data dasbor per 6 November 2026, tercatat sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah menyelesaikan proses registrasi.

Jumlah agen terdaftar juga telah melampaui angka 1,05 juta orang di berbagai wilayah.

Mendagri memberikan apresiasi khusus kepada wilayah Aceh dan Bali yang mencatatkan capaian registrasi di atas 50 persen.

Daerah lain didorong untuk segera membentuk satuan tugas khusus guna mengoptimalkan pencapaian target.