Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang berinisiatif menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut Tito, regulasi baru ini penting untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan pelindungan data kependudukan di tengah perkembangan teknologi digital.

Apresiasi itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11).

Atas nama pemerintah, ia berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI yang telah menginisiasi pembentukan regulasi tersebut.

Tito menegaskan bahwa pembaruan aturan diperlukan agar kerangka hukum administrasi kependudukan dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

"Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh," ujar Tito.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menugaskan sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Menteri yang ditugaskan meliputi Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri.

Tito juga menyoroti pentingnya penyesuaian penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi, integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, dan tuntutan pelindungan data pribadi.

Penguatan NIK dan Interoperabilitas Data

Pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number.

Dengan penguatan tersebut, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi sehingga masyarakat tidak dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor berbeda-beda.

Untuk mendukung kebijakan itu, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat.