Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memilih irit bicara saat dimintai tanggapan mengenai putusan kasasi Mahkamah Agung.

Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyeteraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Abdul Mu'ti menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada proses hukum lebih lanjut di internal lembaganya terkait putusan itu.

Hal tersebut disampaikannya usai melakukan rapat internal bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen.

Ia kembali menegaskan belum ada pembahasan lebih mendalam di internal lembaganya mengenai perintah pemusnahan surat keterangan tersebut.

Sebelumnya, putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyeteraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Mahkamah Agung dalam amar putusannya mengabulkan seluruh gugatan dari pihak penggugat.

Putusan kasasi tersebut juga memperkuat temuan sebelumnya mengenai dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA.

Dalam petitum gugatannya, penggugat bernama Subhan Palal mengajukan sejumlah poin yang seluruhnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

MA menyatakan surat keterangan penyeteraan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Agustus 2019 tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Selain itu, putusan tersebut juga memerintahkan agar dokumen surat keterangan itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta menghukum pihak tergugat membayar biaya perkara.