Kementerian Dalam Negeri meminta para kepala daerah agar lebih kreatif dalam menemukan sumber baru untuk menggerakkan perekonomian.

Langkah tersebut diperlukan di tengah kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah yang sedang berlangsung saat ini.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, belanja pemerintah hanyalah salah satu komponen saja dalam mendorong dan menghitung aktivitas ekonomi daerah.

Pemerintah daerah dinilai masih mempunyai ruang luas guna mengembangkan sektor potensial melalui penguatan ekosistem ekonomi.

Pengembangan tersebut mencakup upaya mendorong investasi serta hilirisasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Bima mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang di Sulawesi Selatan yang tetap mampu tumbuh melejit di tengah keterbatasan APBD.

Wilayah tersebut dinilai berhasil membangun ekosistem serta hilirisasi pangan secara optimal meskipun menghadapi penyesuaian anggaran.

Para kepala daerah diminta untuk memahami secara mendalam komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi sebelum menyusun strategi pembangunan.

Setiap wilayah dipastikan memiliki potensi berbeda sehingga strategi pengembangan ekonomi tidak bisa diseragamkan begitu saja.

Selain itu, tantangan utama ke depan adalah memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga tingkat kabupaten dan kota.

Pertumbuhan tersebut juga harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan pengangguran.