Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengambil langkah tegas terkait kasus hukum yang menyeret nama kepala daerah di Nusa Tenggara Timur.

Pihaknya telah memerintahkan Inspektur Jenderal Kemendagri untuk melakukan pengusutan serta berkoordinasi langsung dengan aparat kepolisian.

Langkah penanganan ini berjalan beriringan dengan proses penyelidikan yang sedang ditangani oleh Polda NTT sejak pertengahan November.

Kasus tersebut bermula dari laporan seorang perempuan berusia 21 tahun yang mengaku mengalami kekerasan seksual di rumah dinas.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri menegaskan akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam mengawal penanganan perkara.

Apabila terbukti bersalah melalui proses hukum yang berlaku, kepala daerah bersangkutan terancam menghadapi sanksi pemecatan.

Mekanisme pemberhentian tersebut nantinya dapat diproses melalui mekanisme pemakzulan di tingkat dewan perwakilan rakyat daerah.

Sementara itu, pihak kepolisian masih terus mendalami berbagai informasi serta keterangan awal yang dihimpun dari para saksi.

Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan dirinya siap menghormati serta menaati seluruh rangkaian proses hukum yang sedang berjalan.

Pemerintah pusat memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini secara transparan bersama kepolisian.