Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sorotan tajam terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum berjalan secara optimal.

Ia menyebutkan masih terdapat dana yang telah ditransfer ke daerah namun tidak dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut terlihat dari adanya dana yang justru hanya disimpan di perbankan atau mengendap akibat persoalan tingkat daerah.

Perselisihan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga disinyalir menjadi salah satu faktor penghambat pemanfaatan dana tersebut.

Pemerintah pusat menegaskan pentingnya memastikan setiap alokasi anggaran negara dapat memberikan manfaat langsung secara efektif bagi warga.

Kebijakan terkait Transfer ke Daerah atau TKD mempertimbangkan efektivitas penggunaan dana demi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Prabowo turut menyoroti kondisi pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang belum sebanding dengan besarnya alokasi anggaran.

Ia mempertanyakan alasan pembangunan jembatan bernilai ratusan juta rupiah yang sering kali tidak direalisasikan meski dana desa telah rutin disalurkan.

Desentralisasi yang telah berjalan selama seperempat abad serta kucuran dana desa selama satu dekade terakhir seharusnya dapat langsung dirasakan dampaknya oleh warga.

Pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan penuh dalam mengelola anggaran sesuai kebutuhan, namun efektivitas dan pertanggungjawaban penggunaannya harus terus dikawal.