Pemerintah Provinsi Jawa Timur menolak proposal permohonan dana hibah sebesar Rp25 miliar yang diajukan oleh Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah.

Yayasan yang dipimpin oleh Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam tersebut berencana memakai dana itu untuk membangun kawasan wisata religi di Blitar.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan bahwa pemda harus bersikap selektif dalam menyalurkan bantuan.

Keputusan penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan ketersediaan anggaran serta kemampuan keuangan daerah yang semakin berkurang.

Selain mengajukan ke tingkat provinsi, yayasan tersebut juga memasukkan proposal bantuan senilai Rp4,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Blitar.

Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah mengungkapkan bahwa usulan anggaran tersebut telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD.

Hasil pembahasan dari Badan Anggaran memutuskan untuk memangkas nilai pengajuan bantuan tersebut menjadi Rp2,3 miliar.

Ketentuan Penyaluran Dana Hibah Berdasarkan Permendagri

Pemberian dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur secara resmi melalui Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Aturan tersebut menetapkan bahwa dana hibah merupakan pemberian uang atau barang yang sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat.

Bantuan ini juga tidak diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Penerima hibah dapat mencakup pemerintah pusat, BUMN, BUMD, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

Khusus untuk yayasan atau ormas, terdapat syarat administratif seperti pengesahan badan hukum dari kementerian terkait.

Lembaga penerima juga wajib berkedudukan di wilayah administratif pemda terkait dan mempunyai sekretariat tetap di daerah tersebut.

Badan dan lembaga penerima hibah harus bersifat nirlaba, sukarela, sosial, serta memenuhi ketentuan administrasi domisili.

Pengajuan proposal tidak otomatis membuat dana hibah langsung cair karena pemda harus mengevaluasi prioritas dan asas manfaat.