Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar mengambil langkah tegas terkait kisruh organisasi yang terjadi.

Ia resmi melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI.

Laporan tersebut dilayangkan pada 14 November 2026 dan menyoroti penerbitan Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026.

Melalui surat keputusan tertanggal 12 November 2026 itu, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua FFI.

Keputusan tersebut sekaligus mencabut mandat kepengurusan FFI yang dipimpin oleh Michael Victor Sianipar untuk periode 2024–2028.

Pihak FFI menilai proses penerbitan SK tersebut bermasalah dan tidak sesuai dengan kewenangan serta prosedur organisasi.

FFI meminta Komite Etik PSSI melakukan pemeriksaan independen untuk mengusut tuntas persoalan pencabutan mandat ini.

Pengaduan ini menegaskan bahwa FFI tidak menolak mekanisme demokrasi seperti Kongres Luar Biasa tetapi mempertanyakan prosedurnya.

Ada empat persoalan utama yang didalilkan oleh FFI dalam laporan resmi kepada Komite Etik PSSI tersebut.

Pertama, FFI mempersoalkan tidak adanya rujukan pasal dalam Statuta PSSI yang memberi kewenangan pencabutan mandat.

FFI merujuk pada ketentuan Statuta PSSI serta Anggaran Rumah Tangga FFI yang mengatur mekanisme pemberhentian.

Kedua, FFI menyoroti ketiadaan panggilan atau kesempatan klarifikasi sebelum surat keputusan penunjukan Plt diterbitkan.

Mereka juga mempertanyakan absennya teguran tertulis dari Badan Yudisial serta peran Sekjen PSSI dalam sengketa internal.

Ketiga, FFI meminta Komite Etik mengusut dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif PSSI pada 28 Agustus 2026.