Kementerian Hukum mengambil tindakan pemblokiran terhadap akses Sistem Administrasi Badan Hukum Federasi Futsal Indonesia.

Michael Sianipar memberikan tanggapan terkait langkah pemblokiran tersebut.

Ia menilai penjelasan dari kementerian semakin mempertegas bahwa pergantian ketua umum wajib melalui mekanisme Kongres Luar Biasa.

Menurutnya, perubahan kepengurusan tidak bisa diproses hanya berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pihak PSSI secara sepihak.

Michael menyebut kepemimpinan FFI yang sah saat ini merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa tahun 2024.

Pihaknya juga telah melayangkan surat keberatan serta laporan resmi kepada Komite Etik PSSI terkait penunjukan pelaksana tugas ketua umum.

Pengurus FFI kini masih menunggu tindak lanjut dari laporan tersebut sembari memastikan dasar administratif dari pemblokiran sistem.

Menyoroti Aturan Hukum dan Langkah Lanjutan FFI

Dalam keterangannya, Michael Sianipar turut menyinggung ketentuan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2016 khususnya Pasal 8 terkait prosedur pemblokiran akses perkumpulan.

Aturan tersebut menjelaskan bahwa pemblokiran dapat dilakukan berdasarkan bukti pendaftaran gugatan sengketa atau adanya permintaan dari instansi pemerintah serta penegak hukum.

Pihaknya menyatakan akan memastikan dasar administratif yang digunakan oleh kementerian sebelum mengambil langkah lanjutan secara organisasi.

Selain melayangkan surat keberatan, pengurus sah FFI juga bersiap membawa persoalan ini ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia hingga tingkat internasional di bawah FIFA jika diperlukan.