Michael Sianipar memberikan tanggapan terkait langkah Kementerian Hukum yang memutuskan untuk memblokir Sistem Administrasi Badan Hukum milik Federasi Futsal Indonesia.

Langkah pemblokiran tersebut mencuat setelah adanya dinamika kepengurusan yang melibatkan pihak federasi sepak bola nasional dan kepemimpinan internal futsal.

Menurut Michael, penjelasan dari kementerian mengenai mekanisme pergantian pimpinan organisasi menegaskan posisi keabsahan kepengurusan yang telah terbentuk sebelumnya.

Ia menilai bahwa aturan yang berlaku di dalam organisasi tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun dalam proses administratif maupun pergantian posisi ketua.

Pihaknya juga telah mengambil langkah lanjutan dengan mengajukan surat keberatan serta laporan resmi kepada komite etik yang berwenang untuk menguji prosedur.

Laporan tersebut dilayangkan untuk memastikan seluruh tata kelola dan kewenangan pejabat terkait tetap berjalan sesuai dengan statuta serta ketentuan yang berlaku.

Selain langkah keberatan internal, pihak federasi futsal juga membuka peluang untuk membawa persoalan ini ke lembaga penyelesaian sengketa olahraga internasional jika diperlukan.

Upaya konstitusional ini ditegaskan tidak bertujuan untuk menyerang personal, melainkan menguji kepatuhan prosedur serta batas kewenangan pejabat yang mengacu pada statuta dan kode etik FIFA.