Pemerintah resmi memberlakukan kenaikan biaya naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia mulai 2026.

Tarif pengurusan yang sebelumnya dipatok sebesar Rp50 juta kini mengalami lonjakan hingga mencapai Rp75 juta.

Kebijakan penyesuaian tarif tersebut tercantum secara resmi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026.

Aturan ini mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Hukum RI.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan penjelasan terkait alasan di balik kebijakan penyesuaian tarif administrasi tersebut.

Menurut keterangannya, pemerintah tidak pernah melakukan penomoran atau menaikkan tarif tersebut selama kurun waktu 10 tahun terakhir.

Data dari Kementerian mencatat bahwa jumlah pengajuan permohonan naturalisasi tertinggi setiap tahunnya hanya mencapai 1.500 pemohon.

Setiap individu yang berhasil memperoleh status WNI wajib memenuhi kewajiban tinggal di Indonesia.

Mereka harus tinggal selama 5 tahun berturut-turut atau selama 10 tahun secara tidak berturut-turut.

Berdasarkan perbandingan regional, besaran biaya proses naturalisasi di Indonesia tercatat menempati posisi paling tinggi di kawasan ASEAN.

Data Seasia Stats menunjukkan estimasi biaya naturalisasi di Indonesia mencapai sekitar Rp75,71 juta atau US$4.187,61.

Negara tetangga seperti Filipina menetapkan biaya sekitar Rp59,92 juta, sementara Thailand mematok sekitar Rp5,88 juta.

Singapura mencatatkan estimasi biaya sekitar Rp2,52 juta, sedangkan Malaysia berada di kisaran Rp1,37 juta.

Catatan tersebut tidak mencakup seluruh negara di Asia Tenggara karena sebagian memiliki kebijakan yang kurang transparan.

Proses naturalisasi sendiri merupakan mekanisme hukum bagi warga asing untuk memperoleh status kewarganegaraan.

Estimasi biaya itu hanya mencakup administrasi resmi dan belum termasuk syarat tempat tinggal maupun dokumen pendukung lainnya.