Akses Federasi Futsal Indonesia (FFI) di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) diblokir sementara oleh Kementerian Hukum. Pemblokiran itu dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) setelah PSSI mengirim surat resmi pada 13 November 2026.

Langkah ini diambil untuk mencegah perubahan sepihak terhadap data kepengurusan FFI selama konflik internal organisasi belum selesai. Andi Taletting Langi, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, menjelaskan bahwa akses SABH atas nama FFI diblokir sesuai permintaan PSSI, sambil menunggu penyelesaian internal di tubuh futsal.

"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal," ujar Andi.

Futsal Tetap Jalan, Administrasi yang Dibekukan

Yang penting ditegaskan: pemblokiran ini tidak menghentikan futsal. Pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi tetap berjalan di bawah naungan PSSI. Yang dibekukan hanyalah akses administrasi badan hukumnya. "Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," kata Andi.

Dalam suratnya, PSSI juga menyampaikan telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI untuk mengawal organisasi menuju Kongres Luar Biasa (KLB). Akses SABH baru akan dibuka kembali setelah KLB selesai dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi tentang susunan kepengurusan definitif.