Kemenkum menegaskan tidak ikut campur dalam persoalan internal dan tidak menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. "Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Andi. Ia menambahkan, langkah ini bukan intervensi pemerintah, melainkan bentuk penghormatan terhadap otonomi PSSI sebagai induk organisasi sepak bola dan futsal yang berafiliasi dengan FIFA.

"Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," pungkas Andi.