Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Sidang I 2026-2027 telah mengesahkan rancangan undang-undang terkait ketenagakerjaan.

Pengesahan tersebut dilakukan secara resmi pada hari Selasa dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Delapan fraksi yang ada di DPR secara bulat menyatakan persetujuan agar rancangan peraturan itu disahkan.

Sidang paripurna tersebut juga dihadiri secara langsung oleh sejumlah perwakilan buruh dari berbagai aliansi pekerja.

Perwakilan Koalisi Buruh Perjuangan Buruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tampak hadir di balkon.

Sebelum keputusan diambil, Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari menyampaikan laporan terkait draf aturan baru ini.

Panitia Kerja mencatat bahwa undang-undang baru ini terdiri dari 23 bab serta mencakup 313 pasal.

Materi yang diatur dalam regulasi tersebut meliputi hubungan kerja, aturan tenaga kerja asing, hingga masalah pengupahan.

Pembentukan undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/ PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya meminta agar aturan ketenagakerjaan segera dibentuk agar terpisah dari undang-undang cipta kerja.