Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur perbedaan kompensasi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Aturan ini membedakan besaran hak berdasarkan penyebab perusahaan menghentikan kegiatan operasional.

Berdasarkan Pasal 237 dan Pasal 238, terdapat dua situasi penutupan usaha yang memiliki skema perhitungan hak berbeda.

Situasi tersebut mencakup penutupan akibat kerugian terus-menerus dan penutupan permanen atas keputusan pemilik.

Perusahaan yang tutup karena mengalami kerugian berturut-turut selama dua tahun wajib memberikan pesangon sebesar satu kali ketentuan.

Pekerja juga menerima uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai aturan.

Sementara itu, perusahaan yang ditutup secara permanen berdasarkan keputusan pemilik memberikan besaran penghargaan masa kerja yang lebih tinggi.

Nilai uang penghargaan masa kerja pada kondisi tersebut meningkat menjadi 1,5 kali ketentuan.

Besaran dasar uang pesangon dihitung secara bertingkat berdasarkan lamanya masa kerja pekerja yang bersangkutan. Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun memperoleh pesangon sebesar satu bulan upah.

Nominal pesangon tersebut terus bertambah seiring bertambahnya durasi masa kerja hingga mencapai batas maksimal sembilan bulan upah.

Batas maksimal ini diberikan kepada pekerja yang mempunyai masa kerja delapan tahun atau lebih.

Selain pesangon, perusahaan juga diwajibkan membayarkan uang penghargaan masa kerja bagi pekerja yang telah mengabdi minimal tiga tahun.

Besaran komponen ini meningkat secara bertahap hingga maksimal 10 bulan upah.

Komponen uang penggantian hak mencakup hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

Komponen tersebut juga meliputi biaya perjalanan pulang bagi pekerja beserta keluarganya menuju lokasi penerimaan kerja awal.