Gibran Rakabuming Raka berhak memperoleh kendaraan milik negara beserta pengemudinya usai menanggalkan jabatannya sebagai wakil presiden.

Hak administratif tersebut diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan dan Administratif.

Aturan Fasilitas Negara untuk Bekas Wakil Presiden

Pasal 8 huruf b dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat disediakan kendaraan dinas.

Penjelasan aturan itu juga menegaskan bahwa biaya perawatan kendaraan bermotor serta gaji pengemudinya sepenuhnya ditanggung oleh negara.

Fasilitas kendaraan beserta pengemudi ini disediakan guna mendukung pelaksanaan tugas kemasyarakatan dari kedudukan sebelumnya.

Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa jabatan wakil presiden menjadi kosong terhitung sejak penyerahan surat tersebut.

Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube resmi, Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaannya sendiri.

Selain kendaraan dinas, undang-undang itu turut mengatur penyediaan rumah kediaman layak serta hak pensiun bagi mantan pejabat.