Pemerintah bersama DPR telah menyepakati aturan baru mengenai durasi perjanjian kerja dalam undang-undang yang baru disahkan.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur batasan maksimal masa kerja untuk sistem tersebut.

Berdasarkan Pasal 82 dalam regulasi ini, perjanjian kerja didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Aturan menetapkan masa kerja tersebut ditentukan paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali.

Setiap perpanjangan diberikan paling lama 1 tahun sesuai ketentuan ayat dalam undang-undang yang berlaku.

Pemberi kerja yang ingin memperpanjang masa perjanjian wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pekerja.

Pemberitahuan rencana perpanjangan itu harus disampaikan paling lambat 7 hari sebelum masa perjanjian berakhir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kontrak ini nantinya akan diatur secara mendetail melalui Peraturan Pemerintah.

Sebelum peraturan perundang-undangan ini berlaku sejak 28 Oktober 2026, durasi maksimal perjanjian kerja mencapai lima tahun.

Undang-undang baru ini hadir sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PUU-XXII 2023.

Putusan tersebut memberikan pertimbangan agar pembentuk undang-undang menata ulang materi pengaturan ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan dalam putusan tersebut.

Klaster itu mencakup tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, hingga pekerja alih daya.

Selain itu, dalil permohonan juga mencakup aturan mengenai upah, pemutusan hubungan kerja, serta uang pesangon.