Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dan meminta MPR menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, pejabat yang berhenti dengan hormat tetap memperoleh hak keuangan dan fasilitas negara.

Aturan tersebut mencakup pemberian uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji terakhir saat masih menjabat.

Selain itu, negara juga menyediakan tunjangan serta biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon.

Mantan wakil presiden beserta keluarganya juga berhak mendapatkan fasilitas biaya perawatan kesehatan yang ditanggung penuh oleh negara.

Fasilitas lain yang diberikan meliputi rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara dengan pengemudi.

Hak dan fasilitas tersebut mulai diberikan terhitung sejak bulan berikutnya sesudah pemberhentian dengan hormat.

Ketentuan Penghentian dan Hak Keluarga

Pemberian berbagai hak keuangan dan fasilitas tersebut mulai berlaku terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentian dengan hormat disahkan.

Kendati demikian, hak-hak tersebut dapat dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali diangkat menduduki jabatan presiden maupun wakil presiden.

Apabila mantan pejabat tersebut meninggal dunia, pihak keluarga yang ditinggalkan tetap berhak memperoleh hak tertentu termasuk pensiun janda atau duda sesuai ketentuan undang-undang.