Publik menunjukkan rasa penasaran mengenai besaran uang pensiun serta berbagai fasilitas yang akan didapatkan oleh Gibran Rakabuming Raka.

Gibran tetap berhak memperoleh uang pensiun meskipun hanya menjabat sebagai Wakil Presiden RI selama dua tahun sejak dilantik pada 20 Oktober.

Ketentuan mengenai hak-hak keuangan dan administratif mantan wapres diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Besaran Pemasukan dan Ketentuan Dana Pensiun

Pasal 6 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menetapkan bahwa presiden dan wapres yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun.

Besaran pensiun pokok diatur sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima oleh pejabat yang bersangkutan.

Gaji pokok wapres dihitung sebesar empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok pimpinan lembaga tinggi negara sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Perhitungan empat kali lipat dari nominal tersebut menghasilkan uang pensiun pokok sebesar Rp20.160.000 per bulan.

Pembayaran uang pensiun beserta tunjangannya mulai dicairkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.

Hak pensiun ini diberikan seumur hidup dan dihentikan apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi pejabat tinggi.

Fasilitas Negara dan Penunjang Purnatugas

Pasal 7 dan Pasal 8 undang-undang tersebut turut menjamin sejumlah fasilitas penunjang bagi mantan wapres.

Negara menyediakan tunjangan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan pegawai negeri yang berlaku.

Biaya keperluan rumah tangga seperti air, listrik, dan telepon juga ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Selain itu, jaminan kesehatan untuk mantan wakil presiden beserta keluarga diberikan secara penuh.

Pemerintah juga menyediakan sebuah rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya.

Fasilitas kendaraan dinas berupa satu unit mobil milik negara beserta pengemudinya turut diberikan.

Pemberian seluruh fasilitas ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.