Pemerintah bersama DPR telah menyetujui pemberlakuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Regulasi baru tersebut mulai berlaku sejak 28 Oktober lalu dengan mencakup berbagai ketentuan penting bagi para pekerja.

Salah satu poin yang diatur secara tegas dalam undang-undang ini berkaitan dengan kebijakan cuti bersama.

Berdasarkan aturan tersebut, pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja.

Ketentuan ini tercantum secara resmi di dalam Pasal 118 ayat 6 UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Kewajiban Waktu Istirahat dan Cuti Pekerja

Dalam pasal yang sama, pemberi kerja diwajibkan untuk memberikan waktu istirahat serta cuti kepada setiap buruh.

Waktu istirahat wajib mencakup istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam.

Selain itu, terdapat pula ketentuan istirahat mingguan bagi para pekerja di berbagai sektor industri.

Istirahat mingguan diberikan selama 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu.

Pilihan lainnya adalah istirahat 2 hari untuk 5 hari kerja dalam satu minggu.

Undang-undang juga mengatur hak istirahat panjang selama 30 hari kalender bagi pekerja.

Fasilitas istirahat panjang ini diberikan setelah buruh bekerja secara berturut-turut selama 5 tahun atau kelipatannya.

Pekerja yang mengambil istirahat panjang tersebut tidak lagi berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.

Pekerja atau buruh yang menggunakan waktu istirahat tetap berhak atas upah serta manfaat lainnya secara penuh.

Sementara itu, cuti tahunan wajib diberikan paling sedikit 12 hari kerja setelah buruh bekerja selama 12 bulan.

Pelaksanaan cuti tahunan tersebut diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan.

Penerbitan UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXII 2023.