Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak senilai Rp2.593,35 triliun pada tahun 2027.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan transformasi menyeluruh untuk memperluas basis pajak tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

DJP menyiapkan enam langkah strategis guna mencapai target penerimaan tersebut.

Enam Langkah Strategis Transformasi Pajak

Langkah pertama berfokus pada perluasan basis pajak dengan memanfaatkan data dan teknologi digital serta sektor informal.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan hal tersebut dalam Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor.

Langkah kedua mencakup intensifikasi pajak transaksi digital dan e-commerce termasuk penerapan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%.

Prosedur pengajuan Surat Pernyataan Bebas juga disederhanakan untuk melindungi UMKM beromzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Langkah ketiga melibatkan penguatan administrasi pajak lewat integrasi data Coretax dan Compliance Risk Management Integrated Rule Engine.

Penerapan sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko.

Langkah keempat menitikberatkan pada pengawasan wajib pajak grup transaksi hubungan istimewa dan orang pribadi prominen.

Penanganan kasus seperti underinvoicing dan transfer pricing akan dilakukan secara lebih tepat.

Langkah kelima adalah memperkuat fungsi penegakan hukum melalui pendekatan multidoor demi memberikan efek jera.

Pendekatan ini juga mengantisipasi indikasi peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak sesuai dengan penghasilan resmi.

Langkah keenam berfokus pada optimalisasi insentif pajak untuk mendukung iklim usaha serta daya saing nasional.