Direktorat Jenderal Pajak mulai memberlakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap para pedagang dalam negeri di empat platform lokapasar.

Kebijakan perpajakan tersebut resmi dijalankan pada Kamis, 1 Oktober 2026, setelah melalui berbagai tahap evaluasi kesiapan sistem administrasi.

Ketentuan Tarif dan Platform yang Terlibat

Aturan ini menyasar para penjual yang beroperasi melalui platform Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada.

Besaran tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan adalah sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet.

Skema pemotongan pajak ini tidak memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pemerintah memberikan fasilitas pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak.

Fasilitas tersebut dapat diperoleh dengan syarat pedagang menyampaikan surat pernyataan resmi sesuai regulasi yang berlaku.

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang ditunjuk meliputi PT Shopee International Indonesia, PT Tokopedia, PT Global Digital Niaga Tbk, dan PT Ecart Webportal Indonesia.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru.

Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kesetaraan iklim usaha antara pedagang konvensional dan digital.