Pemeriksaan 38 Wajib Pajak Baja Hasilkan Penerimaan Negara Rp825 M
Kementerian Keuangan berhasil mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp825,28 miliar dari penanganan wajib pajak yang bermasalah di sektor besi dan baja.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkap ada 38 wajib pajak sektor besi dan baja yang berada dalam berbagai tahapan penanganan.
Penanganan tersebut mencakup pengawasan, pemeriksaan, pendalaman data, case building, Pemeriksaan Bukti Permulaan, hingga penegakan hukum.
Dari penanganan terhadap 38 wajib pajak tersebut, telah diperoleh penerimaan pajak sebesar Rp326,6 miliar.
Penerimaan tersebut antara lain berasal dari pengungkapan ketidakbenaran pemeriksaan bukti permulaan serta pembayaran melalui fungsi pengawasan dan pemeriksaan.
DJP juga menelusuri pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atau menjadi lawan transaksi dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Pengembangan rantai transaksi mencakup penanganan 485 wajib pajak untuk tahun pajak 2021-2026 yang menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp380,50 miliar.
Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap 20 wajib pajak lainnya turut menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp118,18 miliar.
Jumlah keseluruhan penerimaan dari rangkaian penanganan sektor besi dan baja tersebut mencapai Rp825,28 miliar.
Bimo menyatakan bahwa jumlah tersebut belum mencerminkan keseluruhan potensi karena proses pengawasan dan penegakan hukum masih berlangsung.
Pola Ketidakpatuhan Pajak Sektor Baja
DJP menemukan sejumlah pola ketidakpatuhan dalam penanganan wajib pajak sektor besi dan baja.
Salah satu temuan berupa penjualan yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya dan tidak disertai penerbitan faktur pajak.
Kondisi tersebut membuat Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut justru tidak tercatat.
DJP juga menemukan penggunaan rekening pihak lain atau nominee sehingga aliran pembayaran tidak tercermin secara utuh dalam pembukuan.
Selain itu, terdapat pola pembayaran langsung dari pelanggan kepada pemasok dengan wajib pajak berperan sebagai perantara.
Praktik tersebut digunakan untuk membentuk atau mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak semestinya.
Bimo menegaskan temuan tersebut tidak berarti seluruh pelaku usaha di sektor besi dan baja melakukan pelanggaran.
Setiap wajib pajak tetap ditangani berdasarkan data, fakta, dan bukti masing-masing secara objektif.
Update Terbaru
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB






