Kementerian Keuangan berhasil mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp825,28 miliar dari penanganan wajib pajak yang bermasalah di sektor besi dan baja.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkap ada 38 wajib pajak sektor besi dan baja yang berada dalam berbagai tahapan penanganan.

Penanganan tersebut mencakup pengawasan, pemeriksaan, pendalaman data, case building, Pemeriksaan Bukti Permulaan, hingga penegakan hukum.

Dari penanganan terhadap 38 wajib pajak tersebut, telah diperoleh penerimaan pajak sebesar Rp326,6 miliar.

Penerimaan tersebut antara lain berasal dari pengungkapan ketidakbenaran pemeriksaan bukti permulaan serta pembayaran melalui fungsi pengawasan dan pemeriksaan.

DJP juga menelusuri pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atau menjadi lawan transaksi dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Pengembangan rantai transaksi mencakup penanganan 485 wajib pajak untuk tahun pajak 2021-2026 yang menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp380,50 miliar.

Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap 20 wajib pajak lainnya turut menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp118,18 miliar.

Jumlah keseluruhan penerimaan dari rangkaian penanganan sektor besi dan baja tersebut mencapai Rp825,28 miliar.

Bimo menyatakan bahwa jumlah tersebut belum mencerminkan keseluruhan potensi karena proses pengawasan dan penegakan hukum masih berlangsung.

Pola Ketidakpatuhan Pajak Sektor Baja

DJP menemukan sejumlah pola ketidakpatuhan dalam penanganan wajib pajak sektor besi dan baja.

Salah satu temuan berupa penjualan yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya dan tidak disertai penerbitan faktur pajak.

Kondisi tersebut membuat Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut justru tidak tercatat.

DJP juga menemukan penggunaan rekening pihak lain atau nominee sehingga aliran pembayaran tidak tercermin secara utuh dalam pembukuan.

Selain itu, terdapat pola pembayaran langsung dari pelanggan kepada pemasok dengan wajib pajak berperan sebagai perantara.

Praktik tersebut digunakan untuk membentuk atau mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak semestinya.

Bimo menegaskan temuan tersebut tidak berarti seluruh pelaku usaha di sektor besi dan baja melakukan pelanggaran.

Setiap wajib pajak tetap ditangani berdasarkan data, fakta, dan bukti masing-masing secara objektif.