Direktorat Jenderal Pajak resmi menerapkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 melalui sejumlah platform perdagangan digital.

Langkah pemungutan tersebut mulai dilaksanakan pada hari ini, Kamis (1/10), oleh empat penyedia platform yang telah ditunjuk.

Ketentuan Tarif dan Pengecualian bagi Pelaku Usaha

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan platform yang ditunjuk meliputi Shopee, Blibli, Tokopedia, serta Lazada.

Pemerintah sebelumnya memberikan waktu penyesuaian hingga akhir Oktober 2026.

Kendati demikian, hasil evaluasi menunjukkan kesiapan platform membuat kebijakan ini dapat dimulai lebih cepat.

Bimo menegaskan percepatan tersebut tidak mengubah substansi aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025.

Berdasarkan aturan tersebut, besaran PPh Pasal 22 yang dipungut mencapai 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet.

Dasar pengenaan pajak itu tidak menghitung komponen Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Di sisi lain, pemerintah memberikan pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta dalam setahun.

Pengecualian tersebut berlaku sepanjang pelaku usaha telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.

Pemerintah memastikan mekanisme ini bukan jenis pajak baru yang akan membebani para penjual.

Platform digital hanya berperan membantu memungut dan menyetorkan kewajiban pajak yang sudah berlaku.