Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan pelaksanaan pungutan pajak penghasilan Pasal 22 bagi pedagang online di marketplace akan dimulai pada 1 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut sebelumnya sempat mengalami penundaan dari jadwal awal yang direncanakan pada 1 Agustus 2026.

Kesiapan Platform E-commerce

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa seluruh pihak terkait serta empat platform e-commerce utama sudah menyatakan kesiapannya.

Keempat platform tersebut meliputi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Proses uji coba sistem atau sandbox telah dilakukan sejak tahun lalu untuk memastikan kelancaran operasional penarikan pajak.

Penundaan sebelumnya dilakukan atas arahan mantan menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan kesiapan teknis yang lebih matang.

Kebijakan penundaan itu diambil karena pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat saat itu dinilai belum cukup kuat.

Aturan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

Pihak DJP menegaskan langkah ini bukan pengenaan pajak baru melainkan penyederhanaan mekanisme pemungutan.

Tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan bagi pedagang marketplace adalah sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto.

Pelaku usaha orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap memperoleh fasilitas pembebasan pajak sesuai ketentuan.