Direktorat Jenderal Pajak menargetkan perolehan penerimaan negara pada tahun 2027 dapat menyentuh angka Rp2.593,4 triliun.

Target ambisius tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,2 persen dari outlook penerimaan pajak tahun 2026 yang berada di posisi Rp2.310,8 triliun.

Strategi Penguatan Teknologi dan Administrasi

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa target tersebut ditopang oleh intensifikasi berbasis teknologi.

Optimalisasi sistem Coretax dan compliance risk management menjadi pilar utama yang diandalkan untuk mendongkrak kepatuhan.

Pemerintah juga mematok rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau tax ratio di kisaran 9,26 persen pada 2027.

Capaian tersebut diproyeksikan sebagai target tertinggi dalam catatan lembaganya selama lebih dari satu dekade terakhir.

Selain itu, otoritas pajak turut memproyeksikan angka tax buoyancy berada pada level 1,41 untuk periode tahun yang sama.

Angka tersebut mengindikasikan setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan mendorong kenaikan penerimaan pajak sekitar 1,41 persen.

Pengawasan berbasis risiko menggunakan data warehouse serta pemanfaatan data digital akan terus dioptimalkan secara ketat.

Pendekatan multi-door juga disiapkan bersama aparat penegak hukum guna menindak potensi pelanggaran perpajakan.

Fokus pengawasan kepatuhan turut diarahkan kepada wajib pajak grup serta transaksi yang melibatkan hubungan istimewa.

Langkah penanganan transfer pricing dan praktik under invoicing bakal diperketat demi mengamankan penerimaan negara.

Kebijakan pemberian insentif pajak juga akan diarahkan secara selektif untuk mendukung sektor pendorong penciptaan lapangan kerja.