Mahkamah Konstitusi memberikan penolakan terhadap permintaan untuk menghadirkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming secara langsung dalam persidangan.

Sidang tersebut berkaitan dengan gugatan mengenai ijazah sebagai syarat pendidikan dalam pelaksanaan Pilpres 2024.

Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil agar lembaga peradilan tidak dinilai menunjukkan keberpihakan.

Apabila usulan itu diterima, majelis hakim khawatir publik menganggap mereka berpihak kepada pihak tertentu dalam perkara.

Kendati demikian, pihak Mahkamah Konstitusi tetap membuka peluang untuk mempertimbangkan usulan tersebut jika memang dinilai sangat diperlukan.

Sebagai pengganti kehadiran langsung, Mahkamah memutuskan untuk memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan.

Pihak yang dipanggil meliputi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta atase pendidikan KBRI di Singapura dan Australia.

Undangan resmi juga telah disampaikan kepada para pemohon, pihak termohon, serta Badan Pengawas Pemilu.

Perkara ini diajukan oleh sejumlah pihak termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu dan Partai Ummat.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.

Para pemohon meminta agar syarat pendidikan dalam undang-undang dipenuhi secara sah saat pendaftaran.

Mereka menuntut agar Gibran didiskualifikasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan syarat pendidikan yang berlaku.