Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan rangkaian strategi pengawasan khusus yang mulai diterapkan pada tahun 2027.

Fokus utama pengawasan tersebut menyasar wajib pajak grup usaha serta individu dengan profil kekayaan menonjol.

Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Coretax

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pengawasan diperkuat melalui pemanfaatan data serta teknologi.

Sistem compliance risk management yang terintegrasi dengan Coretax digunakan untuk mengoptimalkan kinerja.

Pendekatan tersebut berjalan seiring dengan penanganan kasus-kasus under invoicing dan transfer pricing.

Sistem CRM IRE dipakai untuk menentukan tingkat pengawasan berdasarkan profil risiko wajib pajak.

Pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan lebih tinggi apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan.

Selain itu, perluasan basis pajak juga mencakup sektor ekonomi digital dan aktivitas e-commerce.

Penerapan PPh Pasal 22 e-commerce sebesar 0,5 persen disiapkan dengan mekanisme perlindungan bagi UMKM.

Wajib pajak orang pribadi beromzet hingga Rp500 juta per tahun tetap mendapat perlindungan dari pemungutan tersebut.

Seluruh strategi ini ditujukan untuk mencapai target penerimaan pajak 2027 sebesar Rp2.593,4 triliun.

Pemerintah juga menargetkan rasio pajak pada tahun 2027 dapat mencapai angka 9,26 persen.