Rabu / 10-06-2026, 14:04 WIB
Direktorat Jenderal Pajak menemukan 93.260 wajib pajak terindikasi melakukan pemisahan perusahaan (firm splitting) untuk menikmati tarif PPh Final UMKM 0,5 persen. Temuan ini mencapai 17,21 persen dari total 542 ribu UMKM terdaftar.
Rabu / 10-06-2026, 11:52 WIB
Direktorat Jenderal Pajak memblokir saham lima wajib pajak yang menunggak pajak dengan total tunggakan sekitar Rp3,4 miliar. Langkah ini berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-26/PJ/2025.
Rabu / 10-06-2026, 11:40 WIB
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan 93.260 wajib pajak terindikasi menyalahgunakan fasilitas PPh Final UMKM 0,5 persen. Praktik firm splitting dan bunching menjadi modus utama penghindaran pajak.
Selasa / 09-06-2026, 18:33 WIB
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memblokir ribuan rekening penunggak pajak di berbagai wilayah Indonesia dengan total tunggakan mencapai Rp 2,54 triliun. Tindakan ini merupakan bagian dari penagihan aktif yang dilakukan secara selektif dan terukur.
Selasa / 09-06-2026, 08:08 WIB
Direktorat Jenderal Pajak melalui Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku memblokir rekening 36 wajib pajak yang menunggak pajak senilai Rp17 miliar lebih. Tindakan ini menyasar 14 bank besar di Indonesia.
Senin / 08-06-2026, 19:33 WIB
DJP memastikan pelaku UMKM yang tidak lagi memanfaatkan tarif PPh final 0,5 persen tidak otomatis menanggung beban pajak lebih besar. Aturan baru tertuang dalam PP No. 20/2026.
Senin / 08-06-2026, 16:48 WIB
Direktorat Jenderal Pajak memblokir massal rekening ribuan wajib pajak penunggak dengan total tunggakan lebih dari Rp2,5 triliun. Tindakan ini dilakukan di berbagai daerah sepanjang April hingga Juni 2026.
Senin / 08-06-2026, 14:32 WIB
Direktorat Jenderal Pajak memperbarui antarmuka Coretax pada 8 Juni 2026 setelah downtime. Pembaruan dilakukan dua tahap, tahap pertama rampung, tahap kedua berjalan. Wajib pajak apresiasi desain namun kritik backend.
Senin / 08-06-2026, 13:04 WIB
Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku memblokir rekening 36 wajib pajak yang menunggak pajak senilai total Rp17 miliar. Pemblokiran dilakukan serentak pada awal Juni 2026.
Senin / 08-06-2026, 06:33 WIB
Direktorat Jenderal Pajak mengidentifikasi potensi penerimaan Rp1,1 triliun dari penegakan hukum di sektor kelapa sawit. Tiga wajib pajak telah membetulkan SPT dan menyetor Rp200 miliar.
Minggu / 07-06-2026, 14:09 WIB
Ditjen Pajak mengintensifkan penegakan hukum terhadap 32 wajib pajak sektor kelapa sawit untuk memulihkan potensi penerimaan negara sebesar Rp 1,1 triliun. Tiga wajib pajak telah menyetor Rp 200 miliar.
Sabtu / 06-06-2026, 13:28 WIB
DJP menerbitkan PP 20/2026 yang membatasi penerima fasilitas PPh Final UMKM 0,5 persen. Hanya wajib pajak orang pribadi, koperasi, dan perseroan perorangan yang memenuhi syarat.
