DJP Rombak Ketentuan PPh Final UMKM, Hanya Tiga Kelompok yang Bisa Nikmati
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi merombak ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.
Aturan yang diundangkan sejak 22 April 2026 ini mulai berlaku efektif pada Jumat (5/6).
Fasilitas tarif PPh Final sebesar 0,5 persen kini hanya diperuntukkan bagi tiga kelompok wajib pajak dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.
Ketiga kelompok tersebut adalah wajib pajak orang pribadi, koperasi, dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang.
Badan Usaha Tertentu Dicoret dari Daftar Penerima
Sebaliknya, badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT), firma, persekutuan komanditer (CV), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) resmi tidak lagi menikmati fasilitas tersebut.
Pemerintah juga menyisipkan klausul anti-penghindaran pajak dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e untuk mencegah praktik pemecahan usaha (firm splitting).
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa regulasi ini bertujuan memastikan insentif tepat sasaran dan mencegah manipulasi omzet.
Aturan akumulasi omzet diterapkan agar pengusaha tidak memecah bisnis demi mempertahankan tarif pajak rendah.
"PP 20/2026 tidak ada polemik sebenarnya, karena itu betul-betul untuk fairness," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni, Jumat (5/6).
Ia menambahkan bahwa tahun 2026 masih merupakan masa transisi, sehingga belum ada dampak signifikan terhadap penerimaan negara.
Wajib pajak orang pribadi atau perseroan perorangan akan kehilangan hak fasilitas jika akumulasi omzet gabungan dari beberapa unit usaha melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
"Wajib pajak dengan omzet Rp 500 juta sampai Rp 4,8 miliar turnover setahun bayar pajak 0,5%.
Kalau sudah melewati itu ya jangan mecah-mecah unit usaha," tegas Bimo.
Hingga saat ini, DJP belum mengalkulasi potensi tambahan penerimaan negara dari pengetatan kebijakan tersebut.
Langkah penundaan perhitungan dilakukan karena sepanjang tahun 2026 masih menjadi periode transisi penerapan penuh bagi seluruh wajib pajak.
Update Terbaru
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB






