Rencana pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menuai kritik keras dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, langkah tersebut berpotensi membawa Indonesia kembali ke praktik kekuasaan masa lalu yang kelam.

>>> Mulyono, Sahabat Jokowi yang Difitnah Calo Tiket, Kini Jadi Saksi Penting

"Peristiwa ketika ABRI ataupun aparatur negara, ya, seperti saat ini TNI dan Polri, untuk dilibatkan di dalam kepentingan-kepentingan kekuasaan tidak boleh terjadi kembali," ujar Hasto di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Ia menegaskan kesadaran membayar pajak seharusnya dibangun melalui pendekatan sipil, bukan dengan melibatkan aparat militer atau kepolisian.

Kekhawatiran Kembali ke Era Kolonial

Hasto mengingatkan bahwa jika praktik tersebut dibiarkan, Indonesia berisiko mengulang pola yang pernah terjadi pada masa kolonial Belanda.

"Kalau itu terjadi, maka kita mundur ke belakang sebagaimana ditulis oleh Sindhunata dalam buku Ratu Adil: Perjuangan Wong Cilik, ketika masa Hindia Belanda maka pajak itu dikumpulkan dengan menggunakan aparatur negara termasuk menyiksa rakyatnya sendiri," katanya.

>>> Ramalan Zodiak 22 Juli: Cancer Lebih Fokus, Leo Jangan Putus Asa

Ia menambahkan penggunaan elemen militer untuk kepentingan pengumpulan pajak merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara yang tidak bisa dibenarkan.

Hasto juga mengaitkan persoalan ini dengan temuan Komnas HAM mengenai peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996.

Menurutnya, salah satu temuan penting Komnas HAM adalah adanya campur tangan pemerintah terhadap kedaulatan partai politik yang memicu konflik internal dan keterlibatan aparat negara.

Ia menyinggung penyerangan terhadap kantor PDIP yang sah di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri saat itu.

>>> Makna Simbolis di Balik Busana Ngejreng Shakira di Piala Dunia 2026

"Saat itu, ada beberapa personel-personel petinggi dari jajaran ABRI yang datang dan memimpin secara langsung," imbuhnya.