Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti kondisi rumah layak huni di Madura, Jawa Timur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian rumah layak huni di wilayah itu baru mencapai 71 persen.

>>> Israel Larang Keluarga Palestina di Tepi Barat Gunakan Kamar Mandi Sendiri

"Artinya ada 29 persen rumah warga Madura tidak layak huni.

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang rata-rata rumah layak huni mencapai 80 persen," kata Said melalui keterangan tertulis, Rabu (22/7/2026).

Menurut Said, pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketiganya menjadi indikator seseorang dikategorikan miskin atau tidak.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya. Masyarakat harus bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.

"Salah satu kebutuhan penting itu adalah rumah sebagai tempat tinggal, tempat setiap keluarga menorehkan sejarah dan mengukir harapan.

Sayangnya, tidak semua rumah tangga bisa mendambakan, sementara yang sudah memiliki rumah sebagiannya harus menerima keadaan rumahnya tidak layak huni.

Semuanya terjadi karena keterbatasan ekonomi," ungkap Said.

Secara nasional, backlog perumahan masih sangat tinggi, mencapai 15 juta unit. Hal itu menggambarkan rakyat masih membutuhkan rumah, sementara ketersediaannya rendah.

Adapun rakyat yang sudah memiliki rumah namun tidak layak huni jumlahnya lebih tinggi. Data rumah tak layak huni secara nasional mencapai 43,3 juta rumah tangga.

>>> Personel Satgas Damai Cartenz Tewas Bersimbah Luka di Yahukimo

Salurkan Bantuan Renovasi Rumah

Merespons kondisi tersebut, Said menyerahkan uang reses untuk membantu warga di Sumenep, Madura, memperbaiki rumahnya. Hal itu sebagai bagian tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara.

"Sudah sepatutnya untuk ikut terlibat dalam agenda-agenda memberdayakan warga memperbaiki rumahnya agar lebih layak," katanya.