Rencana pemungutan pajak bagi pelaku usaha di platform perdagangan digital mengalami perubahan jadwal dari ketentuan awal.

Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk menunda pemungutan PPh Pasal 22 tersebut hingga awal bulan November mendatang.

Jadwal Baru Pemungutan dan Penunjukan Platform

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa penerapan kebijakan ini dipundurkan sampai 31 Oktober.

Pelaksanaan aturan kemudian akan berjalan menyesuaikan tingkat kesiapan masing-masing platform marketplace.

Sebelumnya, tanggal 1 Oktober sempat beredar sebagai waktu dimulainya penarikan iuran tersebut oleh pemerintah.

Tanggal tersebut ternyata merupakan jadwal resmi penunjukan kembali e-commerce sebagai pihak pemungut pajak.

Ketentuan Tarif dan Sasaran Pelaku Usaha

Platform yang telah ditunjuk nantinya akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari pendapatan penjual.

Besaran persentase itu dihitung dari nilai yang tercantum dalam tagihan, di luar PPN serta pajak penjualan atas barang mewah.

Kebijakan ini tidak diberlakukan secara merata kepada seluruh pedagang daring yang beroperasi di dalam negeri.

Kewajiban pajak tersebut hanya ditujukan bagi UMKM orang pribadi yang mencatatkan omzet melebihi Rp500 juta setiap tahun.

Sementara itu, pedagang dengan perolehan omzet di bawah batas tersebut dipastikan tetap tidak dikenakan potongan pajak ini.

DJP menyatakan keputusan penunjukan sebelumnya akan dibatalkan untuk kemudian diterbitkan kembali saat proses penunjukan dimulai.