Direktorat Jenderal Pajak memperkuat pengawasan perpajakan bagi perusahaan multinasional melalui perjanjian pertukaran informasi otomatis antarnegara. Langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan GIR-MCAA di Kotor, Montenegro.

Penandatanganan tersebut berlangsung dalam ajang Competent Authorities Conference ke-13 yang diselenggarakan pada 27 hingga 29 Oktober 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk mendukung penerapan ketentuan Pajak Minimum Global.

Mekanisme Pertukaran Data dan Aturan GloBE

Berdasarkan daftar Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan per 1 Oktober 2026, Indonesia tercatat sebagai negara ke-41 yang menandatangani dokumen tersebut.

Seluruh rangkaian mekanisme pertukaran informasi dijadwalkan mulai berjalan pada 2027.

Akses informasi ini memberikan kewenangan bagi otoritas pajak domestik untuk mengawasi kepatuhan grup perusahaan multinasional. Pelaksanaannya tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan serta aktivasi hubungan pertukaran oleh negara mitra.

Laporan GIR sendiri merupakan format standar yang mencakup informasi perusahaan serta penerapan aturan Global Anti-Base Erosion di wilayah tempat usaha beroperasi.

Ketentuan pelaporan ini berlaku khusus bagi korporasi dengan omzet konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro.

Melalui sistem Automatic Exchange of Information, otoritas pajak dapat menerima laporan secara otomatis dari yurisdiksi mitra.

Sistem ini juga menyediakan fasilitas pelaporan terpusat agar perusahaan tidak perlu melaporkan berulang kali di berbagai negara.

Seluruh data yang dipertukarkan wajib dijaga kerahasiaannya secara ketat oleh kedua belah pihak. Penggunaan informasi tersebut juga dibatasi sesuai aturan yang tercantum dalam konvensi bantuan administratif timbal balik.