Pemerintah resmi mulai memungut pajak digital yang menyasar sektor perbankan hingga platform teknologi finansial.

Kebijakan tersebut diterapkan lewat Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN.

Penjelasan Resmi Direktorat Jenderal Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti memberikan penjelasan.

Inge menyatakan bahwa aturan baru ini bukan jenis pajak baru yang mengenakan seluruh transaksi luar negeri.

Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda.

Selain itu, kebijakan tersebut menjaga perlakuan setara antara pelaku usaha di dalam negeri dan luar negeri.

Pihak DJP menegaskan bahwa tidak semua transaksi otomatis dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Pemungutan lewat SPP-TDLN hanya berlaku bagi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria objek PPN.

Aktivitas transfer dana perbankan serta remitansi personal dipastikan tidak otomatis menjadi objek PPN.

Transaksi yang sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk tidak akan dipungut kembali.

Masyarakat selaku konsumen juga diuntungkan karena tidak perlu melakukan administrasi penyetoran dan pelaporan secara mandiri.

Sebelum penerapan penuh, sistem ini telah melewati tahap pengujian sandboxing serta periode stabilisasi.

Dirjen Pajak sebelumnya telah menunjuk enam lembaga sebagai Pemungut PPN dalam penyelenggaraan sistem tersebut.