Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan 10 mantan kepala kepolisian di Hambalang dinilai mengirim pesan penting mengenai kendali politik serta otoritas negara.

Langkah tersebut berlangsung di tengah isu penyadapan ilegal yang melibatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pihak lainnya.

Dimensi Komunikasi Kekuasaan

Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian dari ISESS memandang pertemuan di Hambalang memiliki dimensi komunikasi kekuasaan yang kuat.

Kehadiran Panglima TNI, Menteri Pertahanan, serta Kepala BIN dalam acara itu menunjukkan bahwa Istana melihat kasus ini menyentuh kewibawaan negara.

Presiden Prabowo ingin menegaskan posisinya sebagai pusat koordinasi sekaligus pemegang otoritas politik tertinggi dalam pemerintahan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar momen tersebut tidak ditafsirkan sebagai bentuk arahan presiden terhadap hasil penyidikan yang sedang berjalan.

Kehadiran para tokoh berlegitimasi historis itu sekaligus memberi pesan bahwa persoalan hukum yang terjadi menyangkut individu, bukan institusi secara keseluruhan.

Potensi krisis legitimasi di tubuh kepolisian menjadi alasan utama mengapa pesan ketegasan kendali ini dianggap krusial.

Penyidikan awal menunjukkan bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar presiden, melainkan juga menteri, tokoh politik, pengusaha, serta masyarakat.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dinilai mendapat dukungan simbolik yang kuat melalui kehadiran para pendahulunya.

Dukungan tersebut dibaca sebagai upaya membangun legitimasi kepemimpinan sekaligus kesempatan melakukan koreksi atas berbagai persoalan periode lalu.

Pertemuan yang berlangsung pada hari Minggu di Bogor tersebut merupakan agenda silaturahmi kepala negara bersama para purnawirawan.

Sejumlah nama mantan Kapolri yang hadir meliputi Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da'i Bachtiar, hingga Tito Karnavian.