Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membeberkan alasan pembalut wanita masih dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen.

Menurut DJP, pembalut merupakan barang kena pajak (BKP) yang tergolong nonmewah dan sampai sekarang belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

DJP menyatakan pengenaan PPN atas pembalut mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku untuk konsumsi barang.

"Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan barang kena pajak (BKP) dan dikenai PPN sesuai ketentuan yang berlaku," tulis DJP dalam unggahan Instagram resmi @ditjenpajakri, Minggu (1/11).

DJP menjelaskan pembalut dikenakan tarif PPN 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

Dengan perhitungan itu, beban PPN efektif yang ditanggung konsumen menjadi 11 persen dari harga jual.

Artinya, meski tarif yang digunakan 12 persen, pajak yang dibebankan kepada pembeli dihitung memakai dasar pengenaan lebih rendah, yakni 11/12 dari harga jual.

Bukan Pajak Khusus Perempuan

DJP menegaskan pengenaan pajak tersebut bukan pungutan khusus terhadap perempuan maupun aktivitas menstruasi.

Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"Pengenaan PPN atas pembalut bukan merupakan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan ataupun atas menstruasi.

Pengenaan tersebut merupakan bagian dari sistem PPN yang berlaku atas konsumsi barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis DJP lebih lanjut.

Kendati demikian, DJP mengakui pembalut adalah kebutuhan penting yang berperan menjaga kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan perempuan.